Oleh: Farhatul Asyirah, S.E.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada negaranya. Salah satunya melalui pajak. Namun, di balik kewajiban tersebut, ada hak yang tidak boleh dilupakan, yaitu hak untuk mengetahui, mempertanyakan, dan mengawasi bagaimana uang yang diberikan kepada negara dikelola.
Menjadi perempuan warga negara Indonesia (WNI) berarti belajar memahami banyak hal, termasuk bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kopi menjadi teman untuk bertahan di tengah kesibukan, buku menjadi jalan untuk memperluas pengetahuan, dan pembalut menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar setiap bulan. Ketiganya memang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan: semuanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Namun, ketika berbicara tentang pajak, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban dan bagaimana negara menentukan prioritasnya.
Ketika membicarakan pajak, kita sering mendengar bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dari pajak, pemerintah membiayai pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan berbagai pelayanan publik. Pajak memang memiliki peran penting dalam keberlangsungan negara. Akan tetapi, persoalan tidak berhenti pada seberapa besar masyarakat harus membayar. Ada hal lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu bagaimana pajak dikelola dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Jika kita melihat daftar jenis pajak di Indonesia, jumlah dan kategorinya memang tidak sedikit. Ada berbagai macam pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), yang di dalamnya terdapat PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh UMKM, PPh Badan, dan PPh Orang Pribadi. Ada pula Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Meterai.
Belum lagi pajak bumi dan bangunan, seperti PBB-P2, PBB-P3, dan kategori PBB lainnya. Dalam lingkup daerah, terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Rokok, Pajak Reklame, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT sendiri mencakup makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian, hiburan, Dll.
Tentu saja, bukan berarti setiap warga negara harus membayar seluruh jenis pajak tersebut. Setiap pajak memiliki subjek, objek, ketentuan, dan mekanisme pemungutan yang berbeda. Ada yang menjadi kewajiban orang pribadi, badan usaha, pemilik kendaraan, pelaku usaha, atau pihak yang melakukan transaksi tertentu. Namun, banyaknya jenis pajak menunjukkan betapa luasnya hubungan antara aktivitas masyarakat dan sistem perpajakan.
Di tengah perbedaan perlakuan tersebut, muncul persoalan yang menarik untuk dibicarakan, yaitu pajak atas produk menstruasi. Pembalut bukan barang mewah, bukan pula sesuatu yang dibeli hanya untuk mengikuti tren. Bagi perempuan yang mengalami menstruasi, produk tersebut merupakan kebutuhan rutin. Tidak membelinya bukan pilihan yang mudah, sebab kebutuhan biologis tidak bisa ditunda hanya karena kondisi ekonomi sedang sulit.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengapa pembalut dikenai pajak, melainkan mengapa kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan martabat perempuan belum sepenuhnya menjadi bagian dari pembahasan tentang keadilan perpajakan? Apakah kemampuan ekonomi masyarakat dan sifat kebutuhan suatu barang sudah cukup diperhitungkan dalam menentukan kebijakan?
Masalah lain juga muncul ketika masyarakat diminta memahami berbagai kewajiban, sementara istilah dan mekanisme perpajakan tidak selalu mudah dipahami. Perubahan aturan, perbedaan pajak pusat dan daerah, serta berbagai ketentuan yang berlaku dapat membuat masyarakat kebingungan. Bagi sebagian orang, pajak baru terasa ketika ada potongan penghasilan, tagihan, atau tambahan biaya saat melakukan transaksi.
Dalam keadaan seperti ini, muncul pertanyaan: apakah masyarakat hanya dituntut untuk memahami kewajibannya, atau pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan aturan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami? Apakah cukup dengan meminta masyarakat membayar, tanpa memberikan informasi yang terbuka mengenai penggunaan uang pajak?
Di balik setiap rupiah yang dibayarkan, ada hasil kerja seseorang, pendapatan pedagang kecil, keuntungan usaha, dan penghasilan keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, pajak bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan negara. Pajak juga berkaitan dengan daya beli, kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Maka, keadilan perpajakan tidak cukup hanya dengan menetapkan kewajiban. Kebijakan juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.
Sebagai perempuan, kita tidak sedang meminta agar seluruh kebutuhan pribadi dibebaskan dari tanggung jawab kepada negara. Kita hanya perlu memastikan bahwa kebijakan publik tidak mengabaikan kenyataan hidup yang dihadapi perempuan. Sebagai masyarakat, kita juga tidak sedang menolak pajak. Kita hanya ingin agar setiap kebijakan dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk dikritik.
Karena itu, kita perlu mulai berani bertanya, membaca kebijakan, memahami hak dan kewajiban, serta menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang benar. Kritik bukanlah bentuk ketidakpatuhan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari kepedulian terhadap masa depan negara.
Mengkritik kebijakan pajak bukan berarti menolak kewajiban sebagai warga negara. Mempertanyakan penggunaan uang negara bukan berarti tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Justru, kepedulian terhadap pengelolaan keuangan publik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat. Warga negara bukan hanya pihak yang diminta membayar, tetapi juga pihak yang berhak mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola.
Dengan demikian, secangkir kopi mungkin bisa kita kurangi, buku mungkin bisa kita tunda untuk dibeli, tetapi kebutuhan biologis perempuan tidak selalu bisa menunggu. Negara perlu memahami bahwa di balik angka penerimaan pajak terdapat kehidupan manusia dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
Jangan sampai negara begitu sibuk menghitung apa yang bisa dipungut dari rakyat, tetapi lupa menghitung apa yang sebenarnya dibutuhkan rakyat. Pajak memang menjadi kewajiban, tetapi keadilan, keterbukaan, dan hak untuk bersuara juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
Belajar Kritis dari Kehidupan Pesantren
Apa yang seharusnya dipelajari santri ketika hidup di tengah masyarakat yang memiliki banyak aturan dan tanggung jawab? Bukan hanya bagaimana menjalankan kewajiban, tetapi juga bagaimana memahami persoalan di sekitarnya. Santri tidak seharusnya tumbuh menjadi pribadi yang hanya mengetahui persoalan ibadah, tetapi juga perlu memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan kehidupan bernegara.
Di pesantren, santri dibiasakan menjalankan berbagai tanggung jawab. Ada jadwal piket, tugas memasak, membersihkan lingkungan, mengelola kebutuhan bersama, hingga belajar hidup sederhana. Dari kegiatan tersebut, santri belajar bahwa setiap kebutuhan membutuhkan pengelolaan dan setiap pengelolaan membutuhkan tanggung jawab.
Ketika santri menggunakan fasilitas bersama, mereka belajar menjaga sesuatu yang bukan hanya milik pribadi. Ketika mengelola uang belanja, mereka belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Ketika menjalankan piket, mereka belajar bahwa kehidupan bersama tidak akan berjalan jika setiap orang hanya menuntut hak tanpa bersedia menjalankan kewajibannya.
Pelajaran tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami persoalan pajak. Negara memiliki kebutuhan untuk membiayai pelayanan publik, sebagaimana pesantren membutuhkan pengelolaan dana untuk memenuhi kebutuhan santri. Namun, setiap pengelolaan dana harus dilakukan dengan perencanaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Tidak cukup hanya meminta kontribusi, tetapi juga perlu menjelaskan bagaimana kontribusi tersebut digunakan.
Santri juga perlu memahami bahwa menjadi pribadi yang taat bukan berarti harus kehilangan sikap kritis. Islam mengajarkan pentingnya nasihat, kejujuran, dan keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, dengan bahasa yang santun dan tujuan memperbaiki, merupakan bagian dari kepedulian terhadap kehidupan bersama.
Dalam kehidupan masyarakat, sikap tersebut dapat diwujudkan dengan mempelajari aturan perpajakan, mencari informasi dari sumber resmi, memahami perbedaan pajak pusat dan pajak daerah, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti benar. Jika terdapat kebijakan yang dirasa tidak adil, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan kritik melalui ruang yang tersedia.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta memastikan penggunaan penerimaan pajak dapat diawasi. Sebab, kepercayaan tidak tumbuh hanya karena masyarakat diminta untuk percaya. Kepercayaan tumbuh ketika ada keterbukaan, konsistensi, dan bukti tanggung jawab.
Dengan demikian, menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang membayar dan menaati aturan, tetapi juga tentang memiliki hak untuk bertanya. Sebab, hubungan antara negara dan masyarakat tidak cukup dibangun dengan kewajiban, tetapi juga membutuhkan kepercayaan. Rakyat tidak seharusnya hanya hadir ketika negara membutuhkan penerimaan, tetapi juga perlu didengar ketika mereka menyampaikan keresahan.