KARHUTLA DAN EMPATI YANG HANGUS

Oleh: Momi Rahma Islami, S.Pd.

Kerusakan lingkungan tidak selalu berawal dari kebencian manusia terhadap alam. Terkadang, ia justru tumbuh dari sikap dan keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Maka ketika manusia terlalu sibuk mengejar kepentingannya, dia akan lupa bahwa tindakannya dapat membawa penderitaan bagi kehidupan lain.    

Belakangan ini Karhutla menjadi salah satu persoalan yang membuat kita merenungkan hal tersebut. Di balik hutan yang terbakar, ada udara yang direnggut paksa dari paru-paru manusia, ada satwa yang kehilangan rumahnya, serta aktivitas masyarakat yang terganggu.          

Namun, di tengah berbagai dampak tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: Ketika kobaran api menyala, apakah yang terbakar hanya hutan? atau justru empati manusia?

Kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa kita sebut dengan karhutla bukan sekadar peristiwa alam yang datang tanpa sebab. Di balik Sebagian peristiwa karhutla, terdapat aktivitas manusia yang turut berperan, mulai dari pembukaan lahan secara paksa dengan cara membakar, hingga kelalaian dalam menjaga lingkungan.

Kementerian Kehutanan mencatat luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare pada periode Januari hingga Juli 2026, dan berdampak pada 10.674.201 orang berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada 29 Agustus 2026.

Namun, dapat kita lihat bahwa Ketika api mulai menjalar, dampaknya tidak berhenti pada pohon-pohon dan lahan yang menjadi abu. Asap menyebar ke udara mengganggu Kesehatan masyarakat bahkan ke negara tetangga, serta mengancam kehidupan satwa yang sudah kehilangan habitatnya, bahkan alam yang dulu memiliki pesonanya kini telah kehilangan sebagian wajahnya.

Persoalannya, mengapa praktik yang berisiko merusak lingkungan masih terus terjadi? Salah satu jawabannya berkaitan dengan cara manusia memandang alam. Ketika hutan hanya dianggap sebagai sumber penghasilan, manusia dengan mudah mengabaikan kehidupan yang ada di dalamnya. Pepohonan dianggap sebatas kayu, lahan dianggap sebatas ruang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang ada di dalamnya seolah tidak memiliki arti.

Padahal hutan bukan hanya milik manusia, di dalamnya terdapat kehidupan yang saling terhubung, mulai dari tumbuhan, satwa, dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kelestariannya. Pada titik inilah persoalan karhutla membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita masih memiliki empati terhadap kehidupan selain diri kita sendiri?   

Empati sering dipahami sebagai kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Namun empati yang sesungguhnya dapat tercermin melalui cara kita memperlakukan lingkungan dan menghargai kehidupan makhluk lain. Empati tidak hanya hadir ketika kita melihat seseorang mengalami kesulitan, tetapi juga ketika kita menyadari bahwa tindakan kita dapat mendatangkan penderitaan bagi pihak lain.

Bayangkan seseorang yang harus tetap beraktivitas di tengah kabut asap, anak-anak yang terganggu kegiatan belajarnya, dan masyarakat yang mengkhawatirkan kesehatan keluarganya. Di sisi lain, satwa liar kehilangan tempat tinggalnya, sementara tumbuhan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh musnah hanya dalam waktu yang singkat.

Pada titik ini, empati akan mulai kehilangan maknanya Ketika manusia mengetahui akibat dari tindakannya, tetapi memilih untuk tidak peduli. Ketika keuntungan pribadi lebih diutamakan daripada keselamatan bersama, Ketika kerusakan lingkungan hanya dianggap sebagai persoalan yang biasa, dan Ketika penderitaan makhluk lain tidak lagi menggugah kesadaran.   

Meski demikian, kita tidak seharusnya berhenti pada kecaman terhadap mereka yang menyebabkan kerusakan. Persoalan karhutla juga menuntut kita untuk memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, meskipun peran dan tanggung jawab setiap pihak tidaklah sama.

Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab, sementara masyarakat dapat berperan melalui kebiasaan menjaga lingkungan dan melaporkan aktivitas pembakaran yang berisiko. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran bahwa kepedulian terhadap alam bukan sekadar teori, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam Tindakan.

Di lingkungan Pesantren, nilai tersebut dapat ditanamkan melalui pendidikan yang menghubungkan ilmu, akhlak, dan tanggung jawab. Santri tidak hanya diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga belajar melihat hubungan antara perilaku manusia, kelestarian alam, dan keselamatan kehidupan bersama.

Sikap ini adalah sesuatu yang harus dilatih sejak dini. Sebab, kepedulian tidak cukup berhenti pada rasa kasihan. Ketika melihat sebuah kerusakan, kepedulian harus mendorong lahirnya tindakan nyata. Kita mungkin tidak dapat memadamkan api seorang diri, tetapi kita dapat mulai dengan membangun kesadaran, menjaga lingkungan sekitar, dan tidak menganggap remeh segala tindakan yang berpotensi merusak alam.

Pada akhirnya, karhutla bukan hanya menyisakan persoalan lingkungan, tetapi juga menguji cara manusia memandang kehidupan. Api dapat menghanguskan pepohonan, asap dapat mencemari udara, dan lahan yang terbakar memerlukan waktu yang panjang untuk pulih.

Namun, ada sesuatu yang tidak kalah penting untuk kita jaga saat ini, yaitu kepekaan manusia terhadap penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakannya sendiri.  Karhutla bukan hanya tentang berapa banyak yang terbakar, tetapi juga tentang sejauh mana manusia bersedia bertanggungjawab atas kehidupan yang terdampak oleh tindakannya.

Kita tidak boleh menunggu sampai semua hutan kehilangan hijaunya untuk menyadari bahwa alam memiliki arti bagi kehidupan, kita juga tidak perlu menunggu sampai orang-orang terdekat kita terdampak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Sebab, Ketika manusia kehilangan kepedulian, kerusakan tidak lagi terjadi diluar, namun perlahan merambat ke dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara memperlakukan kehidupan.

Menjaga bumi tidak cukup dengan memadamkan api, kita perlu menyalakan kembali kesadaran bahwa setiap kehidupan layak untuk dijaga, setiap kerusakan menuntut adanya pertanggungjawaban, dan setiap kepedulian berujung pada adanya tindakan yang nyata.

Menjaga Kepercayaan: Mudah Mendapatkan, Sulit Mempertahankan

Menjaga Kepercayaan: Mudah Mendapatkan, Sulit Mempertahankan

Oleh: Zulfiah, S.Pd.

Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga dibuktikan melalui perbuatan.

Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang ingin kita dapatkan, seperti ilmu, prestasi, penghargaan, dan pengakuan dari orang lain. Namun, ada satu hal yang terkadang tidak kita sadari betapa pentingnya, yaitu kepercayaan.

Seorang guru mempercayai muridnya untuk menjalankan tugas, orang tua mempercayai anaknya untuk bertanggung jawab, dan seorang teman mempercayai temannya untuk menjaga rahasia. Begitu pula dalam kehidupan pesantren, seorang ustaz memberikan amanah kepada santri, pengasuh mempercayai pengurus untuk mengatur kegiatan, dan sesama santri saling mengandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pernahkah kita merenungkan mengapa kepercayaan begitu mudah hilang, padahal untuk mendapatkannya terkadang membutuhkan waktu yang panjang? Seseorang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Akan tetapi, satu kebohongan atau tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat membuat orang lain mulai meragukannya.

Pada dasarnya, kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Ketika seorang santri berjanji mengembalikan buku, melaksanakan piket, atau menyelesaikan tugas tepat waktu, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya dapat diandalkan. Sebaliknya, kebiasaan mengabaikan janji, menunda pekerjaan, dan mencari alasan dapat membuat orang lain kehilangan keyakinan terhadap dirinya.

Karena itu, jangan menunggu mendapatkan amanah besar untuk belajar bertanggung jawab. Mulailah dari perkara sederhana yang ada di hadapan kita. Jika diberi tugas piket, laksanakan dengan baik. Jika meminjam barang, kembalikan. Jika berjanji, usahakan untuk menepati. Jika melakukan kesalahan, akui dan perbaiki.

Salah satu hal yang paling mudah merusak kepercayaan adalah kebohongan. Terkadang, seseorang berbohong karena takut dimarahi atau ingin menutupi kesalahannya. Padahal, kesalahan yang diakui masih dapat diperbaiki, sedangkan kebohongan justru dapat memperburuk keadaan. Pada awalnya, kebohongan mungkin terasa seperti jalan keluar yang mudah. Seseorang melakukan kesalahan, kemudian menyembunyikannya agar tidak diketahui. Ia berharap persoalan selesai tanpa harus menghadapi akibat dari tindakannya. Namun, kebohongan sering kali menimbulkan persoalan baru.

Ketika satu kebohongan terbongkar, orang lain tidak hanya mempertanyakan perkataan yang baru saja disampaikan. Mereka juga bisa mulai meragukan perkataan-perkataan sebelumnya. Misalnya, seorang santri mendapatkan tugas untuk menceklis kamar sebagai bagian dari pemeriksaan dan kerapian. Namun karena tidak melaksanakan dengan benar, ia menceklis kamar yang sebenarnya belum memenuhi standar ketentuan.

Ketika pengurus meminta penjelasan, alih-alih menjelaskan keadaan yang sebenarnya, ia justru memberikan keterangan yang tidak benar agar terhindar dari teguran. Mungkin pada awalnya ia merasa aman. Namun, ketika keadaan sebenarnya diketahui, persoalannya tidak lagi hanya berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, melainkan kejujuran dan tanggung jawabnya pun ikut dipertanyakan. Inilah pelajaran penting bagi seorang santri: melakukan kesalahan memang perlu diperbaiki, tetapi menutupi kesalahan dengan kebohongan dapat memperburuk keadaan.

Sebagai seorang santri jika melakukan kesalahan ketika menjalankan tugas. ia harusnya berani menjelaskan keadaan yang sebenarnya, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahannya.

Ujian lain dalam menjaga kepercayaan muncul ketika tidak ada orang yang mengawasi. Ketika guru berada di dekat kita, mungkin kita berhati-hati dalam bertindak. Ketika pengurus mengawasi, kita berusaha menaati aturan. Namun, bagaimana ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Apakah kita tetap jujur? Apakah kita tetap menjalankan tugas dengan baik? Apakah kita tetap menjaga barang titipan meskipun pemiliknya tidak berada di dekat kita?

Di sinilah tanggung jawab dan kejujuran yang sesungguhnya diuji. Bagi seorang santri, menjaga kepercayaan bukan hanya tentang takut kepada teguran atau hukuman, melainkan juga tentang kesadaran bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu membiasakan diri melakukan hal yang benar, baik ketika diperhatikan maupun ketika tidak ada yang melihat.

Pada akhirnya, mendapatkan kepercayaan mungkin membutuhkan waktu, tetapi mempertahankannya membutuhkan konsistensi. Kita tidak harus menjadi manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, kita harus berani mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan belajar agar tidak mengulanginya. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan kepada kita hilang hanya karena kelalaian sesaat.

Ingatlah, kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga, bukan kesempatan untuk dimanfaatkan. Sebab, orang yang benar-benar dapat dipercaya bukanlah orang yang hanya pandai meyakinkan orang lain melalui kata-kata, melainkan orang yang mampu membuktikan tanggung jawabnya melalui perbuatan.

TIDAK HILANG, HANYA TIDAK DIJEMPUT


Oleh: Syaiful, S.Pd.

Kita sering menganggap sesuatu yang jatuh dari tempatnya sebagai barang yang hilang. Padahal tidak semua yang jatuh benar-benar hilang. Sering kali ia hanya tergeletak, menunggu seseorang yang mau mengambilnya. Persoalannya, kepedulian semacam itu tidak selalu datang, terutama ketika barang tersebut bukan milik kita sendiri.

Gambaran ini akrab dalam keseharian pesantren. Pakaian santri yang dijemur kerap jatuh dari tali jemuran, lalu dibiarkan di tanah. Banyak santri melintas, melihat, dan melanjutkan langkah. Tidak ada yang mengambil, tidak ada yang memberi tahu pemiliknya. Ketika pemilik baru menyadari bajunya tidak ada di jemuran, sebagian langsung menyimpulkan bahwa bajunya hilang dan melapor demikian kepada orang tua. Padahal baju itu masih ada. Ia hanya tidak dijemput oleh siapa pun, termasuk oleh pemiliknya sendiri.

Peristiwa seperti ini mudah dianggap sepele dan cukup diselesaikan dengan teguran. Namun jika dilihat dari sudut manajemen pendidikan, ia menunjukkan persoalan yang lebih mendasar. Ada pekerjaan yang nyata, yaitu mengambil dan mengembalikan pakaian yang jatuh, tetapi tidak jelas siapa yang bertugas melakukannya. Ketika sebuah tugas tidak bertuan, setiap orang merasa orang lain yang semestinya bertindak. Hasilnya adalah pembiaran yang dilakukan bersama-sama.

Situasi ini tidak selalu lahir dari niat buruk. Santri yang melihat baju tergeletak mungkin berpikir bahwa teman sekamarnya, pengurus, atau petugas kebersihan akan mengurusnya. Santri lain berpikir hal yang sama. Setiap orang membuat kesimpulan yang masuk akal bagi dirinya sendiri, tetapi jumlah kesimpulan itu menghasilkan keadaan yang merugikan semua pihak. Pemilik baju kehilangan pakaiannya, orang tua menerima kabar yang keliru, dan lembaga kehilangan kepercayaan. Karena itu, menyalahkan santri satu per satu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang perlu dibenahi adalah cara lembaga mengatur tugas, pengawasan, dan pelaporan.

Tony Bush (2020), dalam bukunya Theories of Educational Leadership and Management, memaparkan berbagai model manajemen dan kepemimpinan pendidikan, lalu mengajak pembacanya membandingkan model-model itu untuk menentukan mana yang sesuai dengan konteks tertentu. Dari kerangka ini kita bisa mengajukan pertanyaan yang sederhana: model apa yang sebenarnya sedang berjalan di asrama kita? Jika yang berjalan hanya pengawasan dari atas, yaitu ustaz atau pengurus menegur setelah masalah terjadi, maka urusan jemuran hanya hidup saat ada yang mengawasi. Santri akhirnya belajar bahwa kepedulian dan kejujuran adalah urusan yang diperiksa orang lain, bukan kebiasaan yang mereka miliki sendiri.

Bush juga membahas kepemimpinan guru dan kepemimpinan terdistribusi (distributed leadership), termasuk penilaian kritis terhadap konsep yang terakhir. Gagasan umumnya, kepemimpinan tidak harus berhenti pada satu jabatan, tetapi dapat dibagi kepada banyak orang. Bila gagasan ini dipinjam ke lingkungan pesantren, pengurus kamar dan santri senior dapat diberi peran yang jelas: siapa yang memeriksa jemuran sebelum waktu magrib, siapa yang mencatat pakaian yang tergeletak, dan ke mana pakaian itu dititipkan. Peran yang jelas mengubah “urusan semua orang” menjadi “tugas orang tertentu”.

Namun karena Bush sendiri menilai konsep ini secara kritis, pesantren perlu berhati-hati. Pembagian peran harus disertai kejelasan wewenang dan tindak lanjut dari pengasuh. Jika tidak, pembagian tugas hanya memindahkan beban kepada santri tanpa memperbaiki sistemnya.

Persoalan kedua terletak pada pelaporan kepada orang tua. Laporan “baju hilang” yang tidak diperiksa lebih dulu menunjukkan bahwa lembaga belum memiliki alur pencatatan yang memadai. Manajemen yang tertib membutuhkan prosedur sederhana: tempat penitipan pakaian temuan, catatan harian yang dapat dibuka kembali, dan jalur komunikasi resmi antara pihak pengasuhan dan orang tua. Dengan alur seperti itu, klaim kehilangan dapat dicek terlebih dahulu. Santri pun belajar bahwa sebuah laporan harus sesuai dengan kenyataan.

Dari sini terlihat bahwa kejujuran santri tidak cukup diajarkan lewat ceramah. Ia dibentuk oleh sistem yang memudahkan perilaku benar dan menyulitkan pembiaran. Santri yang menemukan baju orang lain perlu tahu ke mana harus menyerahkannya. Santri yang kehilangan pakaian perlu tahu ke mana harus bertanya sebelum melapor. Tanpa jawaban atas dua pertanyaan itu, kita sedang meminta santri bersikap jujur dan peduli, tetapi tidak memberi mereka jalan untuk melakukannya.

Karena itu, yang hilang dari jemuran sebenarnya bukan pakaian, melainkan kejelasan tanggung jawab. Baju akan kembali ketika ada yang menjemput, dan kejujuran akan bertahan ketika ada sistem yang menopangnya. Pesantren yang ingin menumbuhkan keduanya dapat memulai dari hal kecil: menentukan siapa yang menjemput.

Referensi

Bush, T. (2020). Theories of Educational Leadership and Management (5th ed.). SAGE Publications.

7 Oktober 2023 dan Tiga Tahun Setelahnya

Oleh: Asrida Adetry, S.IP.

Apakah kita masih mengingat kisah Hind Rajab? Anak perempuan Palestina berusia 5 tahun tewas ditembaki militer Israel bersama enam anggota keluarganya saat mereka mencoba mengungsi, dan dua paramedis yang dikirim untuk menyelamatkan Hind di Tel al-Hawa, Kota Gaza, juga ditembaki.

Apakah kita masih mengingat Saleh Al-Jafarawi? Seorang jurnalis sipil dan kreator media sosial Palestina yang menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memberikan laporan keadaan di Gaza. Ditembak mati hanya beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Rabu, 7 Oktober 2026, menandai 3 tahun genosida Israel di Palestina dan hingga saat ini korban masih terus berjatuhan. Tidak hanya kisah tentang Hind Rajab atau Saleh Al-Jafarawi, tetapi setidaknya 74.245 orang Palestina telah menjadi korban, termasuk di antaranya 21.000 anak-anak dan lebih dari 175.000 orang terluka, dilansir dari Kementerian Kesehatan Gaza.

Sekitar 82% bangunan, 92% rumah dan hampir 98% sekolah telah rusak dan hancur, sementara semua 36 rumah sakit telah terkena serangan dan hanya 19 rumah sakit yang masih berfungsi. 90% infrastruktur air dan sanitasi yang telah rusak. Sekitar 9 dari 10 penduduk telah pindah dan sekitar 10.000 orang hilang di bawah reruntuhan. Penangkapan massal terjadi secara sewenang-wenang dan serangan militer harian

Tapi pertanyaannya, apakah baru 3 tahun ini?

Eskalasi konflik yang terjadi sejak pecahnya perang Palestina-Israel tiga tahun terakhir seharusnya menjadi pengingat bahwa masyarakat Palestina tidak menderita sejak tahun 2023, tetapi bertahun-tahun sebelumnya telah mengalami penderitaan dikarenakan harga “tanah”.

Semuanya dimulai sejak tahun 1948, yaitu peristiwa Nakba Palestina. Pasukan Zionis melakukan pembersihan etnik terhadap penduduk Palestina dengan menghancurkan ratusan desa Palestina, melakukan pembunuhan dan pembantaian, serta mengusir penduduknya, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk Palestina kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke negara-negara Arab lainnya. Masyarakat Palestina hidup dalam penindasan dan kehancuran negara sendiri.

Istilah Nakba kembali disebutkan pasca-27 Oktober 2023. Lembaga kemanusiaan internasional seperti Amnesty International menilai bahwa blokade total, pengusiran paksa, dan tingginya angka kematian warga sipil di Gaza memiliki kemiripan pola pembersihan etnis yang mengerikan dengan yang dialami pada tahun 1948.

Kemiripan peristiwa kerap dikaitkan dengan konteks peristiwa, aksi militer, dampak pengungsian, hingga kerusakan wilayah. Pemboman udara intensif dan peluncuran operasi darat penuh oleh IDF (Israel Defense Forces) atau Pasukan Pertahanan Israel. Perintah evakuasi total yang memaksa jutaan warga Gaza Utara mengungsi ke wilayah selatan hingga penghancuran massal infrastruktur kota, rumah sakit, dan kamp pengungsian di Gaza.

Tidak hanya itu, berbagai serangan dan peristiwa sejak 7 Oktober 2023 memperlihatkan bagaimana militer Israel melampaui batas kemanusiaan. Pelanggaran yang mereka lakukan sudah tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Termasuk dalam pelanggaran Hukum Internasional dalam Hukum Perang (Laws of War). Hukum ini menjadi suatu norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata. Hukum mengatur secara ketat batasan-batasan dan objek sasaran militer. Di antaranya adalah penyerangan terhadap warga sipil, tenaga medis dan rumah sakit, korban perang, benda cagar budaya, kota dan desa. =

Akan tetapi, jumlah korban masyarakat sipil , perusakan infrastruktur, bahkan hingga penyerangan di kamp-kamp pengungsian menunjukkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Termasuk di antaranya penyerangan terhadap jurnalis. Melalui Kantor Media Pemerintah Gaza (per Oktober 2026), jumlah jurnalis Palestina yang tewas dalam perang di Gaza telah mencapai 263 orang. Hampir 500 orang terluka dan puluhan jurnalis ditahan di penjara Israel. Para jurnalis yang telah kehilangan rumah, tempat kerja, dan anggota keluarga harus berpindah dari lokasi pengeboman, kamp pengungsian, hingga rumah sakit untuk terus menjalankan tugas jurnalistik. Dalam kondisi di mana hidup mereka juga tidak pasti, mereka tetap menjadi sumber utama informasi langsung dari lapangan karena pelarangan Israel terhadap jurnalis asing untuk memasuki wilayah Gaza.

Selain itu, serangan Israel telah merusak atau menghancurkan sebanyak 16 kantor televisi satelit, 12 kantor surat kabar dan majalah, 11 lembaga radio, 23 organisasi media digital, 27 percetakan, serta lima organisasi serikat pekerja dan lembaga hak asasi yang bergerak di bidang media. Perkiraan kerugian sektor media mencapai sekitar $1 miliar. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) mengatakan jumlah jurnalis yang tewas di Gaza menjadi yang tertinggi dalam sejarah jurnalisme modern, bahkan daftar korban terus ditinjau dan diperbarui seiring munculnya informasi baru.

Sindikat Jurnalis Palestina memperkirakan terdapat sekitar 1.200 jurnalis di Gaza, yang lebih seperlima di antaranya telah tewas selama genosida. Kita telah melihat bagaimana para jurnalis berjatuhan, seperti Direktur Jenderal Press House-Palestine, Bilal Jadallah, tewas pada November 2023 setelah serangan Israel menghantam kendaraannya di Kota Gaza. Jurnalis lepas Anadolu, Saed Abu Nabhan tewas ditembak penembak jitu Israel pada 10 Januari 2025 pada saat menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza Tengah. Semua ini adalah bentuk pelanggaran dan salah satu alasannya adalah agar suara dan informasi tentang kenyataan apa yang terjadi di Gaza tidak tersebar luas.

7 Oktober 2026

Hingga saat ini, kita masih melihat foto dan video yang menunjukkan kondisi Gaza yang masih diserang dan korbannya adalah seluruh masyarakat Palestina yang merupakan masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Apakah kita sudah terbiasa melihat semua video dan informasi tentang Palestina, sehingga ketika melihat hal tersebut, kita dengan gampangnya menggulirkan apa yang kita lihat di media sosial?

Apakah sekarang kita sudah kembali membeli berbagai produk boikot yang menyalurkan uangnya untuk pembunuhan orang-orang di Gaza?

Apakah kita masih terbatas pada batas “nation-state”, terjebak dalam paradigma “negara kita saja sedang banyak masalahnya”. Padahal, ketika kita peduli pada yang jauh, bukan berarti kita akan abai terhadap yang dekat.

Dalam suatu video yang berjudul (Are We Doing Enough For Gaza) oleh Dr. Omar Suleiman (Cendekiawan Islam dan aktivis hak-hak sipil Amerika Serikat), beliau mengungkapkan “Bayangkan kita kelak di hadapan Allah ketika ditanya tentang mereka. Jika jawaban kita saat ini belum cukup di hadapan-Nya, maka teruslah berbuat lebih, karena kita tidak pernah tahu usaha mana yang akan membuka jalan pertolongan yang besar.”

Maka jadikan momen ini untuk melihat kembali, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan. Teruslah menyebarkan informasi tentang Gaza, teruslah membantu dalam donasi, teruslah memboikot produk-produk dan perusahaan yang memberikan sumbangannya kepada Israel serta teruslah belajar dan bersuara!

Seperti yang dikatakan Bisan (seorang jurnalis, pembuat film dan aktivis kemanusiaan asal Palestina) yang hingga detik ini masih menyuarakan Palestina melalui konten dan beritanya “ My message on the third anniversary of the ongoing genocide. We need all to use our strength to liberate our people! That’s it!”

FREE PALESTINE

ADIL BUKAN BERARTI HARUS SAMA

Oleh: Qurrah A’yuniyyah, M.Ag.
Santri Pesantren Anwarul Qur’an

Keadilan sering kali dipahami sebagai sesuatu yang harus sama. Jika satu orang mendapatkan sesuatu, orang lain harus mendapatkan hal yang sama. Jika satu orang mengerjakan suatu pekerjaan, orang lain juga harus mengerjakan pekerjaan yang sama.

Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, keadilan tidak selalu berbentuk kesamaan. Setiap orang dapat memiliki kondisi, kemampuan, dan tanggung jawab yang berbeda. Yang penting adalah perbedaan tersebut tidak menjadi alasan untuk merendahkan atau menghilangkan hak seseorang.

Hal ini juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Ayah, ibu, dan anak memiliki peran yang berbeda. Orang tua bertanggung jawab membimbing dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara anak belajar bertanggung jawab terhadap dirinya dan ikut membantu pekerjaan di rumah. Perbedaan peran tersebut seharusnya tidak membuat salah satu anggota keluarga dianggap lebih bernilai daripada yang lain.

Masalah muncul ketika perbedaan peran berubah menjadi perbedaan kedudukan. Pekerjaan mencari nafkah dianggap lebih penting daripada mengurus rumah. Pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan biasa yang tidak perlu dihargai. Padahal, keluarga tidak akan berjalan hanya dengan satu jenis pekerjaan.

Memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, mencari nafkah, mengatur kebutuhan keluarga, hingga mengambil keputusan merupakan berbagai bentuk tanggung jawab yang saling berkaitan. Karena itu, pertanyaan tentang keadilan dalam keluarga bukan hanya “siapa melakukan apa?”, tetapi juga “apakah pembagian tersebut dilakukan secara adil dan saling menghargai?”

Gagasan tentang perbedaan peran tanpa perbedaan martabat dapat dikaitkan dengan penafsiran Syaikh ‘Ali Jum’ah terhadap sejumlah ayat Al-Qur’an tentang relasi laki-laki dan perempuan. Salah satu prinsip yang tampak dalam penafsirannya adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek tanggung jawab. Keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, tetapi oleh usaha, amal, dan ketakwaannya.

Dalam Surah an-Nisā’/4:32, misalnya, beliau menekankan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Perbedaan biologis tidak menjadi dasar untuk menentukan siapa yang lebih mulia. Beliau tidak memahami kesetaraan dengan mengharuskan laki-laki dan perempuan memiliki seluruh peran yang identik.

Terdapat perbedaan dalam sebagian hak dan kewajiban yang tidak dimaksudkan sebagai keunggulan salah satu pihak, tetapi sebagai perbedaan fungsi dan tanggung jawab. Perbedaan peran tidak otomatis dapat disebut sebagai ketidakadilan. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut dijadikan dasar untuk membangun superioritas.

Dalam menafsirkan surah An-Nisā’/4:34, khususnya mengenai qiwāmah, Syaikh ‘Ali Jum’ah menegaskan bahwa qiwāmah tidak ditempatkan sebagai kekuasaan mutlak laki-laki atas perempuan. Ia lebih diarahkan pada tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola kehidupan keluarga. Kepemimpinan keluarga bersifat fungsional, bukan alasan untuk menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu lebih tinggi. Dalam hal ini, kepemimpinan seharusnya berjalan bersama tanggung jawab, koordinasi, musyawarah, dan keseimbangan hubungan antaranggota keluarga.

Hal yang sama terlihat dalam penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah/2:228. Hak dan kewajiban suami-istri ditempatkan dalam kerangka keseimbangan. Perbedaan peran tidak dipahami sebagai alasan untuk menghilangkan hak salah satu pihak. Relasi dalam keluarga tidak sebagai hubungan satu arah, melainkan sebagai hubungan yang di dalamnya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi.

Seorang suami dapat memiliki tanggung jawab tertentu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Istri dapat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Akan tetapi, pembagian tersebut tidak berarti bahwa pekerjaan salah satu pihak lebih mulia daripada pekerjaan pihak lainnya.

Kondisi setiap keluarga juga berbeda. Dalam keluarga tertentu, istri dapat bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi. Dalam keluarga lain, suami dan istri dapat berbagi pekerjaan domestik sesuai keadaan dan kesepakatan. Peran dapat disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan keluarga tanpa menjadikan salah satu pihak kehilangan martabatnya.

Keadilan tidak cukup dilihat dari pembagian tugas semata. Keadilan juga terlihat dari bagaimana setiap pekerjaan dihargai, setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang dan menyampaikan pendapat, serta tanggung jawab dibagi secara adil agar tidak hanya dipikul oleh satu pihak. Di sinilah perbedaan antara peran dan kedudukan menjadi penting. Peran seseorang dapat berbeda, tetapi perbedaan peran tidak dengan sendirinya menunjukkan perbedaan martabat.

Kemandirian dan Tanggung Jawab

Apa yang sebenarnya dipelajari santri ketika hidup bersama banyak orang yang berbeda? Bukan hanya ilmu agama, tetapi juga bagaimana menghargai perbedaan, menjalankan tanggung jawab, dan memperlakukan orang lain secara adil. Karena itu, keadilan bukan gagasan yang jauh dari kehidupan pesantren. Ia tumbuh dari cara santri belajar hidup bersama dan bersikap kepada orang lain dalam keseharian.

Pagi hari di pesantren tidak hanya dimulai dengan mengaji. Ada yang menuju dapur untuk menjalankan piket masak, ada yang merapikan kamar, ada yang mengurus kamar mandi, ada yang mendapat jadwal membersihkan koperasi dan perpustakaan. Mereka sedang belajar bahwa kehidupan bersama membutuhkan orang-orang yang bersedia mengambil tanggung jawab.

Di Pesantren Anwarul Qur’an, berbagai aktivitas keseharian menjadi bagian dari proses pendidikan. Santri putri secara bergiliran menyiapkan makanan untuk santri putri sesuai jadwal yang telah ditentukan, begitu pula santri putra menyiapkan makanan untuk santri putra sesuai jadwalnya.

Kepedulian terhadap lingkungan pun dibiasakan dalam keseharian. Sampah yang dihasilkan tidak sekadar dibuang, tetapi dikelola sesuai jenisnya. Sebagian sampah diolah menjadi ecobrick, sampah organik diolah menjadi kompos, sementara botol dan sampah lain dikumpulkan untuk kemudian dijual.

Sekilas, semua itu hanya terlihat sebagai rutinitas pesantren. Padahal, di dalamnya terdapat pelajaran tentang kemandirian, tanggung jawab, kerja sama, dan saling menghargai peran.

Adapun kemandirian, bukan berarti melakukan semuanya seorang diri. Kemandirian berarti memahami apa yang menjadi tanggung jawab diri sendiri dan tidak selalu menunggu orang lain mengerjakannya.

Hal yang sama dapat diterapkan dalam keluarga. Anak yang belajar merapikan barangnya sendiri sedang belajar bertanggung jawab. Suami yang membantu pekerjaan rumah bukan berarti kehilangan perannya. Istri yang ikut mengambil bagian dalam keputusan keluarga juga bukan berarti mengambil alih kedudukan suami. Keduanya dapat saling membantu karena keluarga pada dasarnya dibangun melalui kerja sama.

Pembagian peran juga tidak seharusnya hanya didasarkan pada kebiasaan. Jika suatu pekerjaan selalu diberikan kepada satu pihak hanya karena “memang sudah begitu dari dulu”, perlu dilihat kembali apakah pembagian tersebut masih adil dan sesuai dengan kondisi keluarga.

Prinsip yang sama juga diterapkan dalam kehidupan pesantren. Santri putra dan santri putri dapat memiliki tugas yang berbeda dalam beberapa hal, tetapi perbedaan itu tidak berarti salah satunya memiliki nilai yang lebih tinggi. Yang perlu dibangun adalah rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing sekaligus kesediaan untuk menghargai tugas orang lain.

Pelajaran semacam ini penting karena kelak santri akan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Santri akan menjadi anak, orang tua, pasangan, pemimpin, maupun anggota masyarakat. Apa yang dibiasakan di pesantren akan memengaruhi cara mereka melihat tanggung jawab dan memperlakukan orang lain.

Keluarga tidak harus membuat semua orang melakukan pekerjaan yang sama untuk menjadi keluarga yang adil. Pesantren pun tidak harus memberikan tugas yang sama kepada setiap santri untuk mengajarkan kesetaraan.

Perbedaan dapat menjadi cara untuk saling melengkapi, selama setiap peran dijalankan dengan tanggung jawab dan setiap orang tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama.

Adil bukan berarti harus sama. Adil berarti memberikan ruang bagi perbedaan tanpa menjadikannya alasan untuk merendahkan.